Pangkalpinang – Dr. Asyraf Suryadin, M.Pd Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap semua OPD bisa menyusun anggaran yang responsif gender. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah menjadi strategi efektif mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
“Ini untuk mengintegrasikan perencanaan, penyusunan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan daerah yang responsif gender,” kata Asyraf saat Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi, di Fox Harris Hotel, Senin (17/7/2023).
Untuk mewujudkan pengolahan anggaran daerah yang responsif gender, kata Asyraf, akan dibahas secara bersama-sama, sehingga bisa melihat perencanaan itu. Agar bisa meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan.
“Untuk proses pembangunan di daerah, maka mau tidak mau harus kita lakukan. Kehadiran bapak dan ibu dalam rangka mewujudkan itu, jangan sampai nanti tidak memahami,” harap Asyraf.
Analisis gender dapat dilakukan menggunakan metode alur kerja analisis gender analitis atau metode analisis lain. Ia menambahkan, agar anggaran dan kegiatan bisa nyata tidak berada pada posisi ketimpangan.
“Analisis gender SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD bersangkutan. Kemudian pelaksanaan analisis gender terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah, dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain,” sarannya.
Kerja sama tersebut, saran Asyraf, hendaknya dilakukan dengan pihak yang memiliki kapasitas di bidangnya. Untuk itu penting ada koordinasi yang kuat, maka program bisa terlaksana.
Menyinggung mengenai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), jelas Asyraf, ada tiga variabel pembentuknya. Variabel tersebut di antaranya, angka partisipasi perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan.
“Keterwakilan perempuan di dewan jangan hanya dicalonkan, namun mencalonkan perempuan berkualitas. Untuk tenaga profesional sudah ada, sedangkan sumbangan pendapatan perempuan masih kurang, terutama di pedesaan,” pungkas Asyraf.
Selain Kepala DP3ACSKB, terdapat beberapa narasumber lain. Sejumlah narasumber itu di antaranya dari Bakuda, BPS, Bappeda dan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Sementara Haris Kepala Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat menyampaikan materi menjelaskan regulasi pengelolaan keuangan daerah. Tak hanya itu, sebab dijelaskan juga mengenai gender analisis pathway (GAP) dalam penyusunan GBS sebagai pelengkap TOR.
“Hasil GAP dan GBS menjadi informasi penyusunan indikator output dan outcome dalam RKA-PD. Berkat bantuan dari teman-teman, hingga saat ini kita sudah enam tahun selalu mendapatkan predikat WTP,” ungkapnya.(hzr)
