Pangkalpinang – Keberadaan data sangat penting bagi perencanaan pembangunan. Salah satunya yakni data kependudukan. Data kependudukan bisa dimanfaatkan sebagai dasar untuk menyalurkan bantuan dari pemerintah. Data tersebut dapat membuat penyaluran tepat sasaran.
Demikian dikatakan Dr. Asyraf Suryadin, M.Pd Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Perencanaan Pembangunan, Penganggaran dan Pelayanan Publik, di Bangka City Hotel, Senin (4/9/2023).
Lebih jauh Asyraf mengharapkan agar warga yang sudah wajib KTP-EL hendaknya melakukan perekaman. Sehingga selalu terjadi pembaharuan data kependudukan. Data yang akurat dapat mempermudah pemerintah memetakan kebutuhan warga mulai dari kebutuhan pokok hingga pembangunan infrastruktur.
Jika ada perubahan data kependudukan, jelas Asyraf, hendaknya segera melaporkan ke Disdukcapil setempat agar data kependudukan termutakhir. Warga yang sebelumnya berstatus belum menikah, kalau sudah menikah status pernikahanpun diubah.
“Seperti untuk melakukan pembangunan fasilitas trotoar, tentunya perlu ada data warga tuna netra. Hal tersebut untuk mengakomodir kepentingan warga disabilitas,” kata Asyraf.
Sementara Oyon Rio Ricardo Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bappelitbangda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, peran data dalam siklus perencanaan pembangunan di antaranya untuk penyusunan perencanaan.
“Selain itu, untuk penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana. Kita harus bisa memahami dan membaca data, sehingga perencanaan bisa tepat,” ungkapnya saat menyampaikan materi.
Hal senada disampaikan Desiana Arbani Safari Statistik Ahli Muda BPS Bangka Belitung. Ia menjelaskan, visi Indonesia 2045 didukung empat pilar utama. Pertama, pembangunan manusia dan penguasaan iptek. Kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Adapun yang ketiga, ungkapnya, pemerataan pembangunan dan keempat yakni, ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Artinya, pembangunan manusia menjadi kepentingan utama.
Menyinggung mengenai peta jalan satu data, Desiana menjelaskan, data kependudukan yang reliabel membuka akses lebih luas pada layanan publik. Ada banyak manfaat data kependudukan seperti, identifikasi kebutuhan dan kualitas perumahan, penyediaan sarana pendidikan untuk semua.
Selain itu, paparnya, untuk perencanaan kecukupan sarana kesehatan, perencanaan politik dan keamanan, ketahanan sosial dan budaya serta investasi dan penyiapan lapangan kerja
“Data kependudukan juga untuk perencanaan jenis transportasi yang dibutuhkan, perencanaan kebutuhan fasilitas komunikasi serta perencanaan tata ruang dan lingkungan,” jelasnya.(hzr)
