Pangkalpinang – Jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya sekitar 1,5 juta jiwa. Mestinya jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak jika dibandingkan jumlah penduduk kabupaten di daerah Jawa, akan lebih mudah melakukan pemutakhiran data.
Pernyataan tersebut disampaikan Dr. Asyraf Suryadin, M.Pd. Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat Sosialisasi Pemutakhiran Data Pendidikan bagi Sekolah dan Perguruan Tinggi Tahun 2024, di Sun Hotel, Selasa (4/6/2024).
“Kita ada inovasi yang namanya, “Lempah Kuning”. Ini merupakan Layanan Penerbitan Dokumen Perubahan Kartu Keluarga bagi Wisudawan SMA dan Perguruan Tinggi,” jelas Asyraf.
Pemutakhiran data harus dilakukan secara berkala. Asyraf menekankan, pelaksanaan inovasi “Lempah Kuning” bekerja sama dengan pihak sekolah dan universitas. Tujuannya, untuk pemutakhiran data kependudukan di Kartu Keluarga (KK).
Lebih jauh Asyraf menjelaskan, dampak inovasi ini dapat mengetahui secara pasti data lama sekolah di Bangka Belitung. Sebab disinyalir selama ini masih ada masyarakat kurang mempedulikan mengubah data di KK.
“Realitanya, warga sudah tamat SMA atau sudah sarjana. Namun dikarenakan tidak melakukan perubahan di KK, membuat tidak muncul data sebenarnya mengenai lama sekolah masyarakat di Bangka Belitung,” tegasnya.
Selain mendapatkan ijazah, kata Asyraf, ke depan wisudawan SMA atau perguruan tinggi juga mendapatkan pemutakhiran data mengenai pendidikan. Selanjutnya, wisudawan bisa mendapatkan kesempatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Sebelum sekolah atau perguruan tinggi melakukan wisuda, Asyraf menyarankan agar data wisudawan telah ada di Dukcapil setempat. Hal ini untuk mempercepat proses pemutakhiran data oleh Dukcapil setempat.
“Kita akan terus memberikan sosialisasi untuk pemutakhiran data kependudukan. Kita juga sudah MoU dengan perguruan tinggi seperti, UBB, Ummuh, Uniper, dan beberapa perguruan tinggi lainnya,” kata Asyraf.
Sementara Julhasnan Kepala Disdukcapil Kabupaten Bangka Tengah menjelaskan, masih ada KK belum menggunakan barcode. Selain itu data belum lengkap serta tidak dilaporkan ketika penduduk telah pindah domisili. Masih juga ada data di KK berbeda dengan data di KTP elektronik.
“Padahal setiap warga harus menginformasikan demi keakuratan data kependudukan. Diharapkan ada peran stakeholder seperti tenaga pendidik untuk ikut pemutakhiran data peserta didik,” ungkapnya.