Jakarta – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dukung visi Presiden untuk swasembada pangan melalui pembangunan penyelesaian konstruksi dua bendungan di Aceh, yaitu Bendungan Rukoh dan Bendungan Keureuto.
Kedua bendungan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas irigasi pertanian, mendukung pengendalian banjir, serta menyediakan air baku dan energi listrik bagi masyarakat Aceh.
Menteri PU Dody Hanggodo yang dikutip dalam keterangan resminya pada (30/10) mengatakan, pembangunan bendungan ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam mendukung Asta Cita Presiden yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan.
“Kehadiran bendungan ini juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, sekaligus mendukung ketahanan pangan yang menjadi prioritas nasional,” kata Menteri PU.
Bendungan Rukoh terletak di Kabupaten Pidie memiliki kapasitas tampungan sebesar 128 juta m³ dan luas genangan 716,7 ha. Bendungan ini nantinya akan melayani area irigasi seluas 11.950 ha dengan pola tanam padi-padi-palawija serta intensitas tanam yang mencapai 300% (eksisting 140%).
Di samping itu, Bendungan Rukoh juga berfungsi untuk pengendalian banjir di wilayah Krueng Rukoh dengan potensi pengurangan banjir hingga 89,62%, serta menyuplai air baku sebesar 0,90 m³/detik. Bendungan ini dibangun sejak akhir tahun 2018 dengan biaya APBN sebesar Rp 1,5 triliun.
Bendungan lain di Aceh yang sedang dikerjakan pemerintah adalah Bendungan Keureuto di Kabupaten Aceh Utara yang memiliki kapasitas tampungan 215,94 juta m³ dan luas genangan 896,6 ha.
Diharapkan bendungan ini dapat melayani kebutuhan irigasi pada lahan seluas 9.455 ha, menyediakan air baku sebesar 0,5 m³/detik serta menghasilkan energi listrik 6,34 MW, yang diharapkan dapat mendukung keberlanjutan sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Selain itu, Bendungan Keureuto dapat mereduksi potensi banjir di wilayah Lhoksukon hingga 30%. Bendungan Keureuto dibangun sejak 2015 dengan biaya APBN sebesar 2,7 triliun. (kemenkeu)