Asyraf Motivasi Kabupaten/kota Tingkatkan Predikat Capaian Penghargaan KLA

Pangkalpinang – Dr. Asyraf Suryadin, M.Pd Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memotivasi agar kabupaten/kota meningkatkan predikat capaian penghargaan Kabupaten/kota Layak Anak (KLA). Diharapkan setiap ada penilaian selalu menjadi lebih baik dari sebelumnya.

“Pihak kabupaten/kota harus menyiapkan dokumen sesuai kebutuhan penilaian KLA,” saran Asyraf saat Rapat Evaluasi KLA Tahun 2024, via zoom meeting, di Ruang Rapat Kantor DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (3/4/2024).

Lebih jauh Asyraf menjelaskan, kesiapan dokumen sangat penting. Sekecil apapun bentuk dokumen tersebut mesti bisa dipersiapkan pihak kabupaten/kota. Tak kalah panting, Forum Anak selalu dilibatkan dalam tahapan penilaian KLA tersebut.

Menyinggung mengenai capaian penghargaan KLA, kata Asyraf, selalu ada perbaikan dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2023 lalu, ada dua kabupaten yang mendapatkan predikat KLA tingkat Nindya yakni Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka.

Sementara untuk capaian penghargaan KLA kategori Madya, jelas Asyraf, terdapat empat kabupaten/kota. Sejumlah daerah tersebut di antaranya, Kota Pangkalpinang, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur dan Kabupaten Bangka Selatan.

Sedangkan capaian KLA Kabupaten Bangka Barat masih kategori Pratama. Asyraf menyarankan, agar tim KLA di Kabupaten Bangka Barat mempersiapkan lebih baik untuk penilaian ke depan. Persiapan dilakukan jauh hari, sehingga tidak terkesan terburu-buru.

“Kita berharap capaian penghargaan KLA kategori Nindya bertambah. DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siap melakukan pendampingan. Kita tetap semangat untuk menuju KLA yang lebih baik,” pesan Asyraf.

Hal senada disampaikan Rohika Kurniadi Sari, SH, M.Si Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan KemenPPPA RI. Ia menjelaskan, kabupaten/kota harus mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak.

“Pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak,” ungkapnya.(Hzr)

Tinggalkan Balasan