SEBANYAK tujuh kesepakatan dibuat BPS dan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung. Sejumlah kesepakatan itu di antaranya, penyediaan data dan/atau informasi statistik yang berkualitas; Pemanfaatan dan penguatan data dan/atau informasi statistik yang telah tersedia; Pengembangan sistem informasi statistik berbasis digital; Penguatan, pemanfaatan sumber data, dan peningkatan kualitas data statistik.
Sedangkan tiga kesepakatan lainnya yakni, Pengembangan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh para pihak; Dukungan dalam rangka pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN); dan Dukungan penyelenggaraan kegiatan sensus dan/atau survei.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, kerja sama ini menjadi langkah penting dalam menampilkan data yang utuh, komprehensif, dan relevan bagi pembangunan daerah.
“Data bukan sekadar angka. Ia adalah representasi nyata dinamika masyarakat, dan landasan untuk kebijakan yang presisi. Kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi menjadi kunci dalam memastikan data tersebut akurat dan berdampak,” ujar Amalia, di Kantor Gubernur Babel, Kamis (25/7/2025).
Amalia juga menyoroti pentingnya dukungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), yang akan menjadi potret utama aktivitas ekonomi non-pertanian di Indonesia. Keterlibatan aktif pelaku usaha, terutama perusahaan besar dan strategis, sangat krusial dalam menggambarkan denyut ekonomi daerah secara menyeluruh.
Hal yang sama juga berlaku untuk pendataan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri, yang akan memperkaya pemetaan industri lokal secara lebih akurat.
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani menyambut baik sinergi yang dibangun. “Data adalah kompas pembangunan. Kita tidak bisa membangun kebijakan yang kuat tanpa data yang kuat. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya kita mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Langkah strategis ini juga merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri RI terkait percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang harus didukung oleh data yang akurat dan berkesinambungan. Pemerintah provinsi berkomitmen untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dengan BPS, termasuk dalam hal literasi data, asistensi metadata, penguatan Forum Satu Data Indonesia (SDI), serta publikasi data makroekonomi daerah.
Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Toto Haryanto Silitonga turut menyampaikan piagam penghargaan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagai wujud apresiasi kepada pemerintah provinsi atas komitmen, dukungan, dan partisipasi aktifnya dalam penyelenggaraan serta penyediaan data statistik sektoral yang berkualitas.(BPSBabel)