Abdul Fatah Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Foto/Suci
PANGKALPINANG — Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita 2019 meningkat. Selain itu tingkat kemiskinan turun, semula berada di angka 4,77 persen, lalu menjadi 4,5 persen di 2019. Penurunan angka tersebut terjadi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
Demikian dikatakan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah saat video conference Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2021, Senin (20/4/2020).
“Capaian indikator kesejahteraan masyarakat di Babel juga sangat baik. Inflasi masih bisa dikendalikan,” lanjut Wagub Abdul Fatah.
Lebih jauh Wagub Abdul Fatah mengatakan, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 3,62 persen. Sedangkan Indeks Pertumbuhan Masyarakat (IPM) 2019 meningkat menjadi 71,3 persen. Adapun Gini Ratio turun menjadi 0,262 persen.
Kebijakan Provinsi Babel saat ini diprioritaskan untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu, kata Wagub Abdul Fatah, menjalankan pembangunan kesehatan, agropolitan, bahari, serta pengembangan pariwisata dan pendidikan.
Enam prioritas itu merupakan upaya pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai dampak pandemi Covid-19. “Enam fokus utamanya adalah KUKM, sosial, pertanian, kelautan perikanan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, serta perindustrian dan perdagangan,” tegasnya.
Bertindak sebagai pemateri kegiatan tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Manoarfa dan Plt. Sekjen Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Manuarfa mengatakan, pemerintah telah menjalankan tiga dari empat tahapan kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19.
Tahap pertama, fokus penguatan fasilitas kesehatan, baik pemenuhan kapasitas laboratorium uji maupun alat-alat kesehatan untuk penanganan pasien Covid-19, serta edukasi masyarakat tentang perilaku sehat dan pentingnya pembatasan fisik.
Tahap kedua, lanjutnya, peluncuran paket stimulus dengan tujuan melindungi kelompok masyarakat rentan dan dunia usaha. Cakupan dari paket stimulus ini meliputi perluasan bantuan sosial, listrik gratis, dan kartu prakerja serta untuk dunia usaha diberikan keringanan pajak dan kelonggaran kredit.
“Paket stimulus yang dikeluarkan otoritas moneter berupa bantuan likuiditas sektor keuangan dan penurunan suku bunga. Terakhir, program pemulihan pasca Covid-19,” ungkap Suharso.
Sedangkan Plt. Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori menyampaikan lima arahan utama Presiden RI dalam Musrenbang RKPD 2021, yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.
Terkait Covid-19, ada tujuh arahan Presiden RI Joko Widodo antara lain melakukan rapid tes massal terhadap warga yang diduga terpapar virus Covid-19. Merumuskan insentif tenaga medis yang menangani pasien Covid-19.
Selanjutnya, jelas Hudori, melibatkan tokoh agama untuk membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19 dan stop ekspor alat kesehatan.
“Presiden juga mengimbau masyarakat untuk tidak berlibur. Menko Perekonomian diminta merumuskan insentif bagi UMKM dan memastikan kesediaan stok pangan agar masyarakat tidak khawatir,” ujarnya.
Sumber: rilisDinasESDMBabel/Suci