Pansus VII DPRD Bangka Tanya Dua Poin Penting Terkait Kabupaten Layak Anak

Kunker Pansus VII DPRD Kabupaten Bangka ke DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (9/5/2022), terkait pembahasan Ranperda tentang Kabupaten Layak Anak. Foto: Huzari

Pangkalpinang – Ada dua poin penting pertanyaan Pansus VII DPRD Kabupaten Bangka terkait kabupaten layak anak. Pertanyaan tersebut yakni, terkait alokasi anggaran dan mengenai strategi meningkatkan keterlibatan stakeholder mewujudkan kabupaten layak anak.

Dr. Asyraf Suryadin, M.Pd Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, tidak ada aturan berapa jumlah dan persentase APBD untuk alokasi anggaran kegiatan kabupaten layak anak. Kendati demikian, hak-hak anak harus terpenuhi, seperti menyediakan tempat bermain, sekolah layak anak, puskesmas ramah anak, tempat ibadah ramah anak dan lain sebagainya.

“Bisa juga melakukan kegiatan tanpa menggunakan biaya, seperti melalui zoom meeting,” ungkapnya saat menjawab pertanyaan Acit Karvina, S.AP Ketua Pansus VII DPRD Kabupaten Bangka.

Sebagaimana diketahui, Kunker Pansus VII DPRD Kabupaten Bangka ke DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (9/5/2022), terkait pembahasan Ranperda tentang Kabupaten Layak Anak.

Selain anggota dewan, hadir juga perwakilan dari Biro Hukum, DP2KBP3A dan Sekwan Kabupaten Bangka. Kunker ini bertujuan untuk berbagi informasi dalam pembahasan Ranperda tentang Kabupaten Layak Anak.

Lebih jauh Asyraf menjelaskan, setiap OPD di kabupaten/kota bisa menganggarkan dana kegiatan terkait kabupaten layak anak. Terkait pendidikan, maka dianggarkan oleh Dinas Pendidikan. Begitu juga dengan sektor lainnya.

Tak kalah penting, kata Asyraf, kasus pernikahan usia anak di Bangka Belitung yang masih tinggi. Untuk mengantisipasi pernikahan usia anak bisa dengan cara meningkatkan pendidikan anak dan lama bersekolah anak.

Menyinggung mengenai strategi meningkatkan keterlibatan stakeholder dalam mewujudkan kabupaten layak anak, jelas Asyraf, bisa melalui kartu identitas anak. Pemegang kartu identitas anak ini bisa mendapatkan diskon jika memanfaatkan beberapa fasilitas bisnis di Bangka Belitung.

“Kita sudah melakukan kerja sama dengan beberapa pengelolaan fasilitas bisnis. Anak pemegang kartu identitas anak bisa mendapatkan potongan harga jika memanfaatkan fasilitas bisnis tersebut. Diharapkan perda tersebut dapat terwujud dan dilaksanakan,” kata Asyraf.(Hzr)

Tinggalkan Balasan