MENTERI Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan transformasi digital akan menjadi kunci utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan saat acara Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di Jakarta, Selasa (17/12). Meutya menegaskan, digitalisasi adalah langkah sistemik yang mampu memperkuat transparansi dan integritas birokrasi.
“Digitalisasi bukan hanya soal modernisasi teknologi, tetapi solusi strategis untuk mencegah kebocoran anggaran dan menutup celah korupsi. Pemerintahan berbasis teknologi akan memastikan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel,” kata Meutya Hafid.
Pernyataan ini memperkuat komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas nasional melalui reformasi birokrasi dan sistem pemerintahan.
Menurut Menkomdigi Meutya Hafid, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memiliki peran sentral sebagai motor penggerak digitalisasi di Indonesia.
Melalui transformasi digital, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto optimistis dapat membangun birokrasi yang lebih efektif sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan di Indonesia.
Menkomdigi menyebut Kementerian Komdigi akan berada di garis depan dalam mengawal agenda reformasi melalui penerapan sistem digital. Dengan teknologi yang terintegrasi, proses pengawasan dan pengelolaan keuangan publik dapat dimonitor secara real-time, sehingga praktik korupsi dapat diminimalisir.
“Kementerian Komdigi harus menjadi contoh. Bapak Presiden Prabowo telah berulang kali menekankan bahwa digitalisasi adalah langkah penting dalam membangun birokrasi yang bersih dan efisien. Kami siap menerjemahkan visi tersebut ke dalam program konkret,” tambahnya.(komdigi)