Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Babel Fery Insani. Foto: Rizky
PANGKALPINANG — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan refocussing kegiatan dan realokasi APBD tahun 2020. Hal ini merupakan arahan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 dan Permendagri No 20 Tahun 2020.
Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Babel Fery Insani mengatakan, pemerintah pusat melalui Kemendagri memerintahkan pemda untuk melakukan refocussing kegiatan dan realokasi anggaran. Hal ini untuk penanganan dampak penyebaran pandemi Covid-19.
- Membudayakan Gotong-Royong di Lingkungan Tempat Tinggal
- Masa Depan Digital ASEAN: Indonesia Tegaskan Komitmen Dukung Deklarasi Bangkok
- Pendaftaran Seleksi PPPK Tahap II Diperpanjang Hingga 20 Januari 2025
“Refocussing kegiatan dan realokasi anggaran Tahun 2020 fokus pada kegiatan penanganan wabah Covid-19, program Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) dan program kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdampak,” kata Fery Insani saat Virtual Meeting, Senin (13/04).
Pada kesempatan sama, Sekretaris Bappeda Provinsi Kepulauan Babel, Joko Triadhi mengatakan, pandemi Covid-19 juga memberikan dampak pada kebijakan alokasi dana transfer pusat kepada daerah. Baik itu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID).
“Target PAD juga mengalami penurunan, ini menyikapi dampak ekonomi masyarakat akibat penyebaran pandemi Covid-19,” kata Joko Triadhi.
Menurut Joko Triadhi, realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 bersumber pada pengurangan belanja rutin sebesar 50 persen, pengurangan belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen.
Selain itu, kata Joko Triadhi, melakukan penghentian aktivitas belanja barang yang tidak memiliki relevansi dengan upaya penanganan Covid-19 dan sasarannya tidak menyentuh masyarakat.
Kegiatan bersifat pembinaaan, sosialisasi, rapat dan event akan dihentikan, digantikan dengan memanfaatkan teknologi Informasi, serta melakukan negosiasi belanja modal yang sudah kontrak dan perpanjangan masa kerja sampai tahun 2021 dan dibayarkan pada tahun 2021.
“Dari refocussing kegiatan dan realokasi anggaran Tahun 2020 tersebut, kita akan fokus pada kegiatan penanganan pandemi Covid-19, program Jaring Pengaman Sosial dan program kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdampak,” kata Joko Triadhi. (Bappeda/Risky)